1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja
Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) adalah berakhirnya hubungan kerja sama antara karyawan
dengan perusahaan, baik karena ketentuan yang telah disepakati, atau mungkin
berakhir di tengah karier . Mendengar istilah PHK, terlintas adalah pemecatan
sepihak oleh pihak perusahaan karena kesalahan pekerja. Oleh sebab itu, selama
ini singkatan ini memiliki arti yang negative dan menjadi momok menakutkan bagi
para pekerja.
2. Sebab - Sebab Pemutusan Hubungan
Kerja
Penyebab
pemutusan hubungan kerja dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu keinginan
Perusahaan, keinginan karyawan dan sebab sebab lain.
1. Karena
Keinginan Perusahaan
Penyebab
terjadinya pemutusan hubungan kerja yang datangnya dari pihak perusahaan
(majikan), antara lain meliputi:
- Perusahaan menganggap calon karyawan tidak cakap dalam masa percobaan atau masa orientasi.
- Karyawan sering tidak hadir sehingga tidak dapat melakukan tugas menurut waktu yang telah ditetapkan.
- Karyawan bersikap dan berkelakuan buruk sehingga dapat mengancam ketentraman kerja dalam perusahaan.
- Karyawan menderita sakit terus menerus selama kurun waktu tertentu.
- Karyawan berusia lanjut yang dapat menurunkan kinerjanya, sehingga tindakan pemberian pensiun dianggap bijaksana.
- Perusahan menganggap bahwa dalam hubungan kerja tersebut telah timbul alas an-alasan yang mendesak, seperti karyawan menganiaya, menghina atau mengancam majikan, membujuk majikan agar melakukan perbuatan asusila, mabuk, ketergatungan pada obat-obatan terlarang, mencuri, menipu, menggelapkan dan melalaikan kewajiban.
- Perusahaan tempat bekerja karyawan dilikuidasi atau mengurangi karyawan
- Karyawan ditahan oleh alat Negara (jaksa atau polisi) dan jika karyawan itu dilepaskan, maka ia dapat dipekerjakan kembali.
- Karyawan dihukum oleh pengadilan karena ia telah melanggar hokum dengan sah.
2. Karena
Keinginan Karyawan
- Inisiatif dari pihak karyawan untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja dengan majikannya dapat dibedakan dalam empat macam kemungkinan yaitu:
- Dalam masa percobaan setiap pihak (karyawan atau majikan) mempunyai hak untuk memutuskan hubungan kerja melalui pemberitahuan pemberhentian yang layak
- Jika timbul alasan-alasan yang medesak sehingga karyawan dapat mengadakan pemutusan hungan kerja dengan seketika, seperti majikan menganiaya dan mengancam karyawan, membujuk atau mencoba membujuk karyawan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, agama, dan kesusilaan, tidak membayar upah atau gaji seperti pernah dijanjikan, memerintahkan karyawan bekerja pada majikan lain sedangkan sifat hubungan kerja tidak mengharuskannya, dan jikalau karyawan itu mampu bekerja karena sakit diluar kesalahannya.
- Menolak bekerja pada majikan baru. Karyawan pada prinsipnya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja jika ia menolak bekerja pada majikan baru yang membeli, memerjer atau mengakuisisi perusahaan. Dalam hal seperti ini, majikan baru diwajibkan memberikan pesangon dan kompensasi lainnya kepada karyawan yang mengadakan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan masa dinasnya.
- Pemutusan hubungan kerja atas inisiatif karyawan mungkin juga disebabkan oleh sebab-sebab lain. Karyawan dapat mengajukan pengunduran dirinya menurut keinginan sendiri yang disebabkan oleh berbagai alasan. Permohonan berhenti karena alasan-alasan ini tidak diwajibkan perusahaan memberikan pesangon atau uang jasa. Sebaliknya karyawan pun tidak mempunyai hak meminta ganti rugi.
3. Sebab-Sebab Lain
Penyebab-penyebab
lainnya yang menjadi alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja antara majikan
dan karyawan adalah:
- Berakhirnya masa hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati kedua belah pihak (majikan dan karyawan).
- Karyawan meninggal dunia. Jika karyawan mninggal dunia sewaktu masih dalam ikatan hubungan kerja, maka majikan mempunyai kewajiban member ganti rugi atau uang duka yang layak bagi keluarga mendiang.
3. Jenis-jenis
Pemutusan Hubungan Kerja
Menurut Mangkuprawira
Pemutusan Hubungan kerja (PHK) ada 2 Jenis, yaitu pemutusan hubungan kerja
sementara dan pemutusan hubungan kerja permanen.
1. Pemutusan
Hubungan Kerja Sementara, yaitu sementara tidak bekerja dan pemberhentian
sementara.
·
Sementara
tidak bekerja, Terkadang para karyawan butuh untuk
meninggalkan pekerjaan mereka sementara. Alasannya bermacam-macam dapat berupa
kesehatan, keluarga, melanjutkan pendidikan rekreasi dan lain sebagainya.
Keadaan ini disebut juga dengan cutipendek atau cuti panjang namun karyawan
tersebut masih memiliki ikatan dengan perusahaan dan memiliki aturan
masing-masing.
·
Pemberhentian
sementara, Berbeda dengan sementara tidak
bekerja pembertihan sementara memiliki alasan internal perusahaan, yaitu karena
alasan ekonomi dan bisnis, misalnya kondisi moneter dan krisis ekonomi
menyebabkan perusahaan mengalami chaos atau karena siklus bisnis. Pemberhentian
sementara dapat meminimumkan di beberapa perusahaan melalui perencanaan sumber
daya manusia yang hati-hati dan teliti.
2. Pemutusan
Hubungan Kerja Permanen, ada tiga jenis yaitu atrisi, terminasi dan kematian.
·
Atrisi
atau pemberhentian tetap seseorang dari perusahaan secara tetap karena alasan
pengunduran diri, pensiun, atau meninggal. Fenomena ini diawali oleh pekerja
individual, bukan oleh perusahaan. Dalam perencanaan sumber daya manusia,
perusahaan lebih menekannkan pada atrisi daripada pemberhentian sementara karena
proses perencanaan ini mencoba memproyeksikan kebutuhan karyawan di masa depan.
·
Terminasi
adalah istilah luas yang mencakup perpisahan permanen karyawan dari perusahaan
karena alasan tertentu. Biasnya istilah ini mengandung arti orang yang dipecat
dari perusahaan karena faktor kedisiplinan. Ketika orang dipecat karena alasan
bisnis dan ekonomi. Untuk mengurangi terminasi karena kinerja yang buruk maka
pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan salah satu cara yang dapat
ditempuh karena dapat mengajari karyawan bagaimana adapat bekerja dengan
sukses.
·
Kematian
dalam pengertian pada karyawan usia muda berarti kehilangan besar bagi
perusahaan, karena terkait dengan investasi yang dikeluarkan dalam bentuk
penarikan tenaga kerja, seleksi, orientasi, dan pelatihan.
4. Prosedur Pemberhentian Hubungan
Kerja
Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Seyogianya
pemberhentian dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, sebagaimana pada saat
mereka diterima menjadi karyawan. Dengan demikian, tetap terjalin hubungan
informal yang baik antara perusahaan dengan mantan karyawan. Hal diatas pada
dasarnya menjadi keinginan kedua belah pihak. Akan tetapi, tidak dapat
diingkari seringterjadi pemberhentian dengan pemecatan, karena konflik yang
tidak dapat diatasi lagi. pemecatan karyawan harus didasarkan kepada peraturan
dan perundang-undangan karena setiap karyawan mendapat perlindungan hukum
sesuai dengan statusnya. Proses pemecatan karyawan harus menurut prosedur
sebagai berikut :
1.
Musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan.
2.
Musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan.
3.
Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D.
4.
Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P.
5.
Pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri
Prosedur ini tidak perlu dilakukan semuanya, jika pada tahap
tertentu telah dapat diselesaikan dengan baik. Tetapi jika tidak terselesaikan,
penyelesaiannya hanya dengan keputusan pengadilan negeri.
5. Hak-hak Karyawan setelah Pemberhentian
Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka
pengusaha wajib membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK),
dan Uang Penggantian Hak (UPH) kepada pekerjanya. Uang tersebut didapatkan
pekerja berdasarkan alasan PHK.
Sedangkan pekerja yang mengundurkan diri hanya berhak atas
UPH. Tapi, khusus bagi pekerja yang tugas dan fungsinya tidak mewakili
kepentingan pengusaha secara langsung, selain berhak atas UPH, ia juga berhak
diberikan Uang Pisah.
6. Konsekuensi Pemutusan Hubungan Kerja
Biaya yang dapat dikategorikan sebagai kerugian dari PHK,
menurut Balkin, Mejia, dan Cardy terdiri atas hal-hal berikut ini.
1. Biaya recruitment,
meliputi:
- Mengiklankan lowongan kerja pekerjaan
- Menggunakan karyawan recruitment yang profesional untuk mencari di berbagai lokasi (termasuk di kampus-kampus) sehingga banyak yang melamar untuk bekerja
- Untuk mengisi jabatan eksekutif yang tinggi secara teknologi diperlakukan perusahaan pencari yang umumnya mengenalkan biaya jasa yang cukup tinggi yaitu sekitar 30% dari gaji tahunan karyawan.
2. Biaya seleksi,
meliputi:
- Biaya interview dengan pelamar pekerjaan
- Biaya testing/psikotes
- Biaya untuk memeriksa ulang referensi
- Biaya penempatan.
3. Biaya
pelatihan, meliputi:
- Orientasi terhadap nilai dan budaya perusahaan
- Biaya training secara langsung, seperti instruksi, diktat, material untuk kursus training
- Waktu untuk memberikan training
- Kehilangan produktivitas pada saat training
4. Biaya pemutusan
hubungan kerja, meliputi:
- Pembayaran untuk PHK/pesangon untuk karyawann yang diberhentikan sementara tanpa kesalahan dari pihak karyawan itu sendiri.
- Karyawan tetap menerima tunjangan kesehatan sampai mendapatkan pekerjaan baru (tergantung dari kebijakan perusahaan)
- Biaya asuransi bagi karyawan yang di PHK, namun belum bekerja lagi (tergantung dari kebijakan perusahaan)
- Wawancara pemberhentian, merupakan wawancara terakhir yang harus dilalui karyawan dalam proses PHK, tujuannya untuk mencari aalasan mengapa tenaga kerja meninggalkan perusahaan (jika PHK dilakukan secara sukarela) atau menyediakan bimbingan atau bantuan untuk menemukan pekerjaan baru
- Bantuan penempatan merupakan program di mana perusahaan membantu karyawan mendapatkan pekerjaan baru lebih cepat dengan memberikan training (keahlian) pekerjaan
- Posisi yang kosong akan mengurangi keluaran atau kualitas jasa klien perusahaan atau pelanggan.
7. Larangan Terhadap PHK
Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 12 tahun 1964,
pemutusan hubungan kerja dilarang dilakukan perusahaan dalam hal:
a. Pekerja
berhalangan menjalankan pekerjaannya karena sakit menurut dokter dan tidak
melampaui dua belas bulan secara terus-menurus
b. Selama pekerja
berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenihi kewajibannya terhadap
negara yang ditetapkan oleh undang-undang atau Peraturan Pemerintah atau karena
melaksanakan ibadah menurut ajaran
Akibat pemutusan kerja dirasakan sangat berat oleh pekerja
yang bersangkutan, sedangkan bagi pihak pengusaha masih mungkin hubungan kerja
dilanjutkan
8. Macam-Macam
Persyaratan Pensiun
Persyaratan
Pensiun BUP :
- Foto copy Karpeg yang dilegalisir;
- Foto copy Karis/Karsu yang dilegalisir;
- Surat Pernyataan tidak menyimpan barang miliki Negara;
- Salinan Foto copy Surat Nikah yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;
- Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh camat setempat;
- Foto copy Akte / Surat Kenal Lahir anak dilegalisir BKKBCS setempat;
- Daftar perincian gaji terakhir;
- Surat Keterangan masa kerja sebelum menjadi PNS;
- Foto copy SK CPNS (80%);
- Foto copy SK PNS (100%);
- Foto copy SK Pangkat terakhir;
- Foto copy Surat Keterangan Berkala terakhir;
- Foto copy SK Jabatan terakhir;
- Daftar Riwayat Pekerjaan;
- Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat;
- DP 3 dua tahun terakhir;
- Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
- Surat Keterangan Kuliah (bagi anak yang masih kuliah);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 7 (tujuh) lembar photo terbaru ukuran 4 x 6 cm (tanpa tutup kepala dan kacamata);
- Surat Pengantar dari Dinas.
Persyaratan
Pensiun Janda / Duda :
- Foto copy Karpeg yang dilegalisir;
- Foto copy Karis/Karsu yang dilegalisir;
- Surat Pernyataan tidak menyimpan barang miliki Negara;
- Salinan Foto copy Surat Nikah yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;
- Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh camat setempat;
- Foto copy Akte / Surat Kenal Lahir anak dilegalisir BKKBCS setempat;
- Daftar perincian gaji terakhir;
- Surat Keterangan masa kerja sebelum menjadi PNS;
- Foto copy SK CPNS (80%);
- Foto copy SK PNS (100%);
- Foto copy SK Pangkat terakhir;
- Foto copy Surat Keterangan Berkala terakhir;
- Foto copy SK Jabatan terakhir;
- Daftar Riwayat Pekerjaan;
- Surat Keterangan Kuliah (bagi anak yang masih kuliah);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 7 (tujuh) lembar photo terbaru ukuran 4 x 6 cm (tanpa tutup kepala dan kacamata);
- Surat Keterangan Kematian dari Desa / Kelurahan;
- Surat Keterangan Janda / Duda dari Desa / Kelurahan;
- Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa / Kelurahan;
- Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat;
- DP 3 dua tahun terakhir;
- Surat Pengantar dari Dinas.
Pegawai
Negeri Sipil yang memangku jabatan usia 58 Tahun :
- Hakim Mahkamah Pelayaran ( PP No.32 tahun 1979)
- Hakim Agama pada pengadilan agama tingkat banding
- Hakim Agama pada pengadilan agama
- Jaksa yang tidak memangku Jabatan Eselon I, II ( UU No. 5 tahun 1991)
- Sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal dan kepala Bandan di departemen
- Eselon I dalam jabatan structural
- Eselon II dalam jabatan structural
- Ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan negeri
- Dokter yang ditugaskan secara penuh pada lembaga kedokteran negeri sesuai dengan profesinya
- Pengawas sekolah lanjutan tingkat atas dan pengawas sekolah lanjutan tingkat pertama
- Guru yang ditugaskan secara penuh pada sekolah lanjutan tingkat atas dan sekolah lanjutan tingkat pertama
- Penilik taman kanak-kanak, penilik sekolah dasar, penilik pendidikan agama
- Jaksa yang tidak memangku jabatan Eselon I dan II
- Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden
9. Macam-Macam
/ Jenis-Jenis Kompensasi Yang Diberikan Pada Karyawan :
1. Imbalan
Ektrinsik
a. Imbalan ektrinsik
yang berbentuk uang antara lain misalnya :
- gaji
- upah
- honor
- bonus
- komisi
- insentif
- upah, dll
- gaji
- upah
- honor
- bonus
- komisi
- insentif
- upah, dll
b. Imbalan ektrinsik
yang bentuknya sebagai benefit / tunjangan pelengkap contohnya seperti:
- uang cuti
- uang makan
- uang transportasi / antar jemput
- asuransi
- jamsostek / jaminan sosial tenaga kerja
- uang pensiun
- rekreasi
- beasiswa melanjutkan kuliah, dsb
- uang cuti
- uang makan
- uang transportasi / antar jemput
- asuransi
- jamsostek / jaminan sosial tenaga kerja
- uang pensiun
- rekreasi
- beasiswa melanjutkan kuliah, dsb
2. Imbalan Intrinsik
Imbalan dalam bentuk intrinsik yang
tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan,
jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan kerja, pekerjaan yang menarik, dan
lain-lain.
Sumber : (diakses 23
November 2019)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar